| Jakarta (Kompas: 03/03/04) Guna mengangkat mutu pendidikan Indonesia pada tataran persaingan global, kenaikan standar kelulusan ujian akhir nasional (UAN) pada jenjang SLTP dan SLTA tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kenaikan standar nilai kelulusan dari minimai 3,01 menjadi 4,01 sudah harus diterapkan pada UAN tahun 2004 agar siswa dan guru segera terpacu untuk belajar dan bekerja keras. Kita sudah lama terlena dalam tradisi lulus seratus persen. Tradisi tersebut harus diputus dengan kebijakan yang merangsang motivasi untuk berkompetisi antar siswa maupun antar guru," kata Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Depar-temen Pendidikan Nasional Indra Djati Sidi di Jakarta, Selasa (2/3),
Pernyataan Indra ini merupakan tanggapan atas kerisauan siswa, guru, dan orangtua siswa sehubungan rencana Depdiknas menaikkan standar kelulusan UAN tahun 2004 (Kompas 1-2/3).
Indra menegaskan, sosialisasi tentang kenaikan standar ke¬lulusan UAN tersebut sebetulnya sudah digulirkan sejak ta¬hun 2001. Itu ditandai dengan adanva penetapan standar kelulusan UAN tahun 2002 de¬ngan patokan nilai 3,01, Pada tahun 2003, patokan tersebut dipertahankan. Seiring mengalirya dukungan terhadap upaya peningkatan mutu pen¬didikan, patokan minimal 3,01 dinaikkan menjadi 4,01 untuk UAN 2004.
"Ini pun tidak tiba-tiba. Pada Rapat Koordmasi Pendidikan Nasional, pertengahan 2003, yang diikuti para pejabat departemen dan dinas pendidikan dari seluruh provinsi, rencana itu makin dimatangkan,'' papar Indra. Malah, menurut Indra, bukan tidak mungkin pada UAN tahun 2005 standar ke¬lulusan UAN kembali dinaikkan mendekati angka 5,00.
Indra menepis anggapan bahwa kenaikan standar kelulusan UAN sebagai kcbijakan mendadak. Jauh sebelum UAN, Depdiknas telah mengadakan koordinasi dengan dinas pen¬didikan tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Secara terprogram, dinas-dinas pendidikan tingkat provinsi mengadakan try out UAN agar guru dan sis¬wa bisa punya bayangan mengenai tingkat kesukaran soal. Bahkan, kisi-kisi soal diumumkan lewat media massa. Selanjutnya, secara berkala guru-gu¬ru dikumpulkan oleh dinas tentang perlunya bekerja keras menghadapi kebijakan UAN.
la mengakui, masih banyak murid dan guru yang kaget dan ngeri terhadap kenaikan stan¬dar kelulusan UAN. Namun, se¬cara obyektif, tak sedikit juga siswa dan guru yang berani menghadapi kebijakan itu.
"Ini sangat bergantung pada komitmen siswa dan guru, Apakah siswa dan guru siap berubah dengan belajar dan be¬kerja keras, atau selamanya mau terjebak dengan tradisi lu¬lus seratus persen?" kata Indra balik bertanya.
Kalau kebijakan tersebut terus ditunda dan diulur-ulur, lanjutnya, maka dunia pendi¬dikan di Tanah Air akan terus permisif terhadap waktu. Sementara bangsa lain sudah jauh melangkah ke depan.
Indra mengingatkan, pada ta¬hun 1970-an, semangat berkompetisi di kalangan siswa sebetulnya sempat berkembang. Kala itu, bukan hal aneh kalau ada 2-3 siswa SLTP maupun SLTA yang tidak lulus ujian akhir nasional.
Belakangan, sejak tahun 1980-an, lahir kebiasaan di ka¬langan pendidik untuk mengukur keberhasilan pembelajaran dari tingkat kelulusan siswanya. Dari situ mulai tumbuh tradisi lulus seratus persen.
"Ini rnenunjukkan bangsa kita sebetulya pernah punya tra¬disi berkompetisi. Sayangnya, hal itu dirusak oleh mental kita semua. Ijazah akhimya menjadi simbol formalistis tanpa menunjukkan kompetensi peraihnya," urai Indra.
Bimbingan belajar
Sementara itu., Selasa siang, sekitar 10 guru yang tergabung dalam Forum Aksi Guru Indo¬nesia (FAGI) mengadu ke DPRD Kota Bandung menyusul maraknya bimbingan belajar (bimbel) di sekolah-sckolah.
Di hadapan Ketua Komisi E DPRD Kola Bandung, Kusmaeni, mereka menyampaikan keberatan karena para kepala SLTP cenderung mendatangkan pelatih bimbingan belajar dari luar sekolah. Hal itu dinilai melecehkan kemampuan guru sekolah bersangkutan.
"Masalahnya. anak didik dipaksa belajar keras dalam wak¬tu singkat hanya dalam rangka lulus UAN," kata Sekjen FAGI Kota Bandung Iwan Hermawan,
Di samping itu, bimbingan belajar juga dianggap menambah beban orangtua siswa ka¬rena ada pungutan tambahan antara Rp 25,000-Rp 30.000, "Siswa yang miskin makin termarjinalkan," kata Iwan. mudah mudahan anak kelas 3 bisa terbantu dgn informasi yang saya ambil
|
